Pemerintah Bakal Bangun Rusun MBR di Depok

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang direncanakan untuk pembangunan rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Depok, Jawa Barat. 

Lahan yang ditinjau memiliki luas total sekitar 45,06 hektare, terdiri dari lahan milik Komdigi seluas 30,086 hektare dengan sekitar 24,707 hektare masih berupa lahan kosong, serta lahan milik Radio Republik Indonesia (RRI) seluas 14,97 hektare dengan sekitar 9,62 hektare belum terbangun. Saat ini sebagian lahan juga masih diokupasi oleh masyarakat, dengan sekitar 218 kepala keluarga (KK) menempati area tersebut.

Selain memiliki luas yang cukup besar, kawasan ini juga dinilai memiliki aksesibilitas yang baik. Lokasinya berada sekitar 5,2 kilometer dari Stasiun Depok Baru dan sekitar 5 kilometer dari Terminal Depok Margonda, serta didukung fasilitas sekitar seperti pasar, pusat kesehatan, tempat ibadah, dan sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA.

Menurut Menteri PKP, pembangunan rumah susun di kawasan tersebut berpotensi menjadi salah satu solusi untuk mengurangi backlog perumahan di Kota Depok yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan.

Pemerintah, lanjutnya, juga akan menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan masyarakat untuk memiliki hunian. Melalui skema FLPP, masyarakat dapat mengakses pembiayaan rumah dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1 persen, serta cicilan yang terjangkau. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan berupa tarif sosial untuk layanan dasar seperti listrik dan air agar beban masyarakat tetap ringan.

"Pembangunan rumah susun di kawasan ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi backlog perumahan di Kota Depok," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (8/3/2026). 

Maruarar menilai dengan UMP Depok sekitar Rp5 juta, telah disiapkan skema pembiayaan dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1 persen, serta cicilan sekitar Rp1,5 juta per bulan. Selain itu, pemerintah sedang mengupayakan agar masyarakat yang tinggal di rusun subsidi  juga akan mendapatkan dukungan tarif khusus untuk layanan listrik dan air agar biaya hunian tetap terjangkau. 

Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyampaikan harapannya agar lahan tersebut dapat segera dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat luas. Ia juga menargetkan proses pembangunan rumah susun dapat dimulai dalam waktu dekat. 

Pembangunan rusun di kawasan ini diharapkan menjadi contoh kolaborasi berbagai pihak. Dengan semangat gotong royong, pemanfaatan lahan milik negara tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi rakyat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

(Taufik Fajar)