Ketua OJK Friderica Widyasari Diminta Percepat Reformasi Pasar Modal

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui lima Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terpilih untuk periode 2026-2031 dalam Rapat Paripurna. Kehadiran nahkoda baru di bawah kepemimpinan Friderica Widyasari Dewi diharapkan mampu memulihkan kepercayaan pasar yang sempat bergejolak pada awal 2026.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menekankan, momentum pergantian kepemimpinan ini harus dijawab dengan kebijakan yang tegas dan transparan.

"Kami berharap siapa pun pimpinan baru OJK, ini menjadi momentum positif. Jika kita melihat kembali pada Januari lalu dan awal Februari, memang dibutuhkan kepemimpinan untuk meningkatkan kepercayaan pasar," ujar Josua, Jumat (13/3/2026).

Menurut Josua, perlu adanya perbaikan pada transparansi kepemilikan saham, klasifikasi investor, hingga kenaikan batas minimum free float. Josua juga menyoroti urgensi pembentukan satuan tugas khusus.

"Lalu saya melihat yang juga disampaikan oleh pimpinan OJK yang sudah ditunjuk adalah bagaimana pembentukan satgas reformasi integritas pasar modal yang juga saya pikir sangat penting," kata dia.

OJK diminta memastikan kualitas aset bank tetap terjaga meski penyaluran kredit meningkat. Selain itu, regulator diharapkan mampu mempercepat transmisi penurunan suku bunga acuan BI ke bunga perbankan agar intermediasi lebih optimal.

Penguatan pengawasan pada segmen rentan seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi krusial untuk mencegah pencabutan izin usaha di masa depan.

"Karena kalau kita lihat faktanya memang menunjukkan tingkat pencabutan izin beberapa BPR ini menunjukkan bahwa pengawasan mikro tetap akan krusial," ungkap Josua.

Senada dengan Josua, Direktur Keuangan Bank Permata Rudy Basyir Ahmad berharap pimpinan OJK yang baru dapat menyeimbangkan antara dorongan inovasi industri dengan prinsip kehati-hatian.

"Hal ini juga menjadi penting untuk memastikan ekosistem keuangan Indonesia semakin kuat, inklusif, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang," tutur Rudy.

(Feby Novalius)