JAKARTA - Pemerintah Indonesia memperkuat peran krusial perempuan dalam ketahanan ekonomi nasional. Wakil Menteri PPN/Wakil kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan pentingnya menempatkan perempuan sebagai aktor strategis dalam pembangunan berbasis masyarakat.
“Desain besar pemberdayaan masyarakat menempatkan perempuan tidak lagi sekadar sebagai kelompok rentan, melainkan sebagai aktor strategis dalam memberdayakan komunitas. Tanpa kepemimpinan perempuan, resiliensi nasional tidak akan terbentuk secara utuh,” ujar Febrian di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Sementara itu, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar menyoroti peran ekonomi kreatif dalam memperkuat ketahanan keluarga dan komunitas.
"Diversifikasi ekonomi melalui usaha kreatif yang dipimpin perempuan terbukti mampu menjaga stabilitas dan memperkuat ketangguhan ekonomi rumah tangga dan komunitas. Pemberdayaan perempuan menjadi faktor kunci dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan resiliensi,” ungkap Irene.
Diketahui, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA menyelenggarakan Dialog Nasional dan Lokakarya di Balai Kota DKI Jakarta.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Perempuan Internasional 2026 dan menyambut Hari Kartini, yang bertujuan untuk menegaskan kembali pentingnya kepemimpinan perempuan dalam memperkuat kemandirian dan resiliensi bangsa.
Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong kepemimpinan perempuan sebagai fondasi penting dalam membangun ketangguhan masyarakat dan bangsa di tengah berbagai tantangan global, mulai dari bencana alam, perubahan iklim, hingga tekanan sosial ekonomi.
Sementara itu, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan menegaskan bahwa penciptaan ekosistem yang mendukung kepemimpinan perempuan merupakan bagian dari mandat inti kementeriannya.
Wamen PPPA menekankan perlunya sistem kebijakan yang secara aktif membuka ruang bagi perempuan, bukan hanya di sektor formal, tetapi juga dalam kepemimpinan komunitas dan respons krisis.
“Resiliensi nasional tidak bisa dibangun tanpa memastikan perempuan memiliki ruang, akses, dan legitimasi untuk memimpin, baik di ranah formal maupun informal. Kepemimpinan perempuan adalah fondasi penting dalam membangun ketangguhan sosial yang berkelanjutan,” ujar Wamen PPPA.