RI Bidik Pasar Karbon Global lewat Kredit Kehutanan

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya membangun sistem perdagangan karbon kehutanan yang berkualitas dan berintegritas tinggi guna memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam Business Forum on Carbon Market di New York, Amerika Serikat. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku usaha kehutanan, investor internasional, asosiasi perdagangan emisi, dan mitra global untuk membahas pengembangan proyek karbon sektor kehutanan Indonesia.

Raja Juli mengatakan karbon hutan Indonesia yang “berkualitas dan berintegritas tinggi” berarti kredit karbon yang dihasilkan memiliki dasar ilmiah kuat, transparan, terukur, dapat diverifikasi, serta memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat sekitar hutan.

“Hutan Indonesia siap menjadi dasar kepercayaan dan investasi dunia internasional,” ujar Raja Juli, Rabu (13/5/2026). 

Ia menjelaskan pemerintah telah memperkuat tata kelola melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan.

Regulasi tersebut menjadi kerangka nasional untuk mencegah double counting, memperkuat transparansi pencatatan karbon melalui Sistem Registri Nasional (SRN), serta menyelaraskan perdagangan karbon Indonesia dengan standar internasional, termasuk mekanisme Article 6 Paris Agreement.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan kualitas karbon hutan Indonesia juga dibangun melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan (MUK). Dalam skema tersebut, pengelolaan hutan tidak hanya berorientasi pada karbon, tetapi juga menjaga keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

“Indonesia saat ini mengembangkan pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan, di mana karbon menjadi salah satu sumber nilai ekonomi yang melengkapi pengelolaan hutan lestari,” ujar Laksmi.

Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan dunia usaha kehutanan mendukung pengembangan karbon berintegritas tinggi karena kredibilitas proyek karbon menjadi faktor penting bagi penerimaan pasar internasional.

Menurut dia, karbon kehutanan Indonesia harus mampu menunjukkan manfaat nyata berupa penurunan emisi, perlindungan hutan, restorasi lahan gambut, rehabilitasi kawasan terdegradasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

“APHI dan seluruh anggota berkomitmen mendorong pengembangan inisiatif karbon berintegritas tinggi dan berkualitas agar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia,” ujar Soewarso.

Adapun tantangan utama pengembangan karbon kehutanan Indonesia adalah menjaga konsistensi tata kelola, penguatan kapasitas di lapangan, harmonisasi regulasi, serta peningkatan kepercayaan pasar global.

Proyek karbon harus dibangun melalui tata kelola lanskap yang kuat, perencanaan spasial yang akurat, dan dukungan kolaborasi internasional agar mampu menghasilkan kredit karbon berkualitas tinggi.

Indonesia memiliki potensi besar dengan sekitar 48,69 juta hektare areal untuk proyek pengurangan emisi dan sekitar 3,5 juta hektare area potensial untuk proyek penyerapan karbon.

(Feby Novalius)