Sepanjang sejarah pascareformasi, dokumen KEM-PPKF yang merupakan arsitektur awal sekaligus fondasi penyusunan Nota Keuangan RAPBN selalu dipaparkan dan disampaikan secara eksklusif oleh Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden di bidang fiskal.
Sebagai contoh, selama hampir dua dekade masa jabatan Sri Mulyani Indrawati, baik di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani selalu menjadi pejabat yang menyampaikan asumsi makro ekonomi di DPR setiap bulan Mei.
Menteri Keuangan era sebelumnya memegang peran mulai dari pembacaan target pertumbuhan ekonomi, asumsi inflasi, nilai tukar rupiah, hingga menjawab langsung pandangan fraksi-fraksi di DPR secara teknokratik.
Dengan diambil alihnya pidato KEM-PPKF RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo, pemerintah memberi sinyal politik-ekonomi bahwa program strategis, termasuk kelanjutan Makan Bergizi Gratis (MBG), berada langsung di bawah komando kepala negara.
(Feby Novalius)