Salurkan KUR Perumahan, BRI Perketat Pengawasan Kredit

Besarnya volume kredit yang disalurkan menuntut adanya kepastian bahwa setiap rupiah terserap secara tepat sasaran. Manajemen BRI menyadari bahwa akuntabilitas menjadi fondasi utama untuk menghindari potensi penyimpangan atau kredit fiktif yang merugikan negara.

Selain aspek transparansi, tantangan utama dalam program perumahan nasional adalah masalah pemerataan akses pembiayaan yang belum menyentuh pelosok. BRI merespons hal ini dengan mengoptimalkan jaringan unit kerjanya yang tersebar masif untuk memastikan layanan perbankan tersedia bagi masyarakat di daerah terpencil.

Strategi ini diterapkan agar masyarakat di wilayah luar Pulau Jawa memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses hunian layak tanpa harus terkendala jarak. Perseroan menginstruksikan seluruh unit kerja untuk proaktif dalam melayani pengajuan kredit rumah subsidi secara transparan.

"Kami punya wilayah luas dari Sabang sampai Merauke dengan 7.500 cabang lebih, artinya pemerataan ini harus terjadi dan dijalankan sesuai sebaran titik cabang kita sehingga nasabah bisa mendatangi kantor kami di mana-mana," tutur Hery.

Dengan peningkatan plafon menjadi Rp12 triliun dan sistem pengawasan internal yang ketat, BRI optimistis mampu memenuhi target pembangunan perumahan nasional. Sinergi antara transparansi audit dan luasnya jangkauan wilayah diharapkan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan hunian yang adil dan akuntabel bagi publik.
 

(Dani Jumadil Akhir)