3 Fakta MBG dan Kopdes Dianggapi Bebani APBN, Purbaya Pasang Badan

JAKARTA - Program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai membebani fiskal negara. Namun, hal tersebut dibantah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya menegaskan, program prioritas MBG dan Kopdes tidak memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berikut ini Okezone rangkum fakta-faktanya, Jakarta, Senin (8/6/2026).

1. Purbaya Sebut Program MBG Fleksibel

Purbaya menegaskan bahwa program tersebut dirancang secara fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan anggaran.

MBG sebelumnya dinilai oleh lembaga rating seperti S&P sebagai program yang akan mempengaruhi pengelolaan fiskal pemerintah. Bahkan program prioritas Presiden tersebut dinilai mampu menciptakan ruang defisit yang lebih besar di kemudian hari.

"Jadi kan anggapannya MBG tidak fleksibel, saya kasih ke S&P kalau yang ini bisa di adjust (disesuaikan). Kita bisa yakinkan dengan program itu defisit bisa kita pertahankan di bawah 3 persen, dan kalau kepepet misal harga minyak tinggi, itu (MBG) bisa dikendalikan sesuai yang dibutuhkan," kata Purbaya di Jakarta, Sabtu 6 Juni 2026.

2. MBG dan Kopdes Tidak Dipersoalkan

Menurut Purbaya, program MBG hingga Koperasi Desa Merah Putih tidak dipersoalkan oleh lembaga pemeringkat global, terkait pengelolaan fiskal pemerintah.

Purbaya bilang, program-program tersebut memang memakan porsi cukup besar dalam alokasi belanja pemerintah. Namun bukan berarti tidak bisa dilakukan penyesuaian ketika Pemerintah harus menjaga defisit sesuai dengan asumsi makro yang ditentukan.

"Waktu saya ketemu dengan S&P terakhir, dia tidak meributkan itu (program prioritas pemerintah), cuma dia mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market. Kalau fondasinya tidak ada masalah," ujarnya.

3. Jaga Defisit Anggaran

Purbaya menegaskan pemerintah tetap mampu menjaga defisit anggaran dalam batas yang aman meskipun berbagai program prioritas terus dijalankan.

"Karena kita bisa yakinkan bahwa dengan program itu pun, defisit bisa kita pertahankan di 2-3 persen. Dan kalau kepepet misalnya harga minyak dunia lagi tinggi, itu bisa dikendalikan sesuai dengan yang dibutuhkan," katanya.

Purbaya juga mengaku sebelumnya telah sempat berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait rencana penurunan anggaran MBG. Langkah tersebut akan diambil untuk memitigasi risiko ketika kas pemerintah harus keluar lebih besar akibat naiknya harga energi dunia.

"Kalau ketua MBG yang baru bilang, dulu sebelum jadi ketua, dia bilang bisa diturunkan. Nanti akan kita lihat seperti apa, tapi saya belum ketemu lagi dengan beliau," lanjutnya.

Diketahui, realisasi APBN hingga akhir Mei 2026 per 31 Mei 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp180,4 triliun atau setara dengan 0,70 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

(Dani Jumadil Akhir)