Rupiah Tertekan dan Dana Asing Keluar Jadi Ujian Kredibilitas Ekonomi RI

Menjawab dilema tersebut, Yossi menekankan pentingnya mengamalkan prinsip Ekonomi Pancasila dalam kebijakan ekonomi modern. Mengutip perspektif Bung Hatta dan Prof. Mubyarto, ia menjelaskan bahwa negara wajib hadir ketika mekanisme pasar gagal menghasilkan keadilan sosial.

“Ekonomi Pancasila bukan ekonomi anti-pasar, tetapi juga bukan ekonomi yang menyerahkan arah pembangunan sepenuhnya kepada pasar. Pasar harus ditempatkan sebagai mekanisme alokasi sumber daya, sementara tujuan akhirnya tetap kesejahteraan rakyat. Investasi sumber daya manusia melalui MBG, misalnya, merupakan mandat konstitusi. Namun, program ini harus dijaga dari pemborosan. MBG harus berbasis pada prioritas daerah rawan stunting dan melibatkan rantai pasok lokal agar menjadi penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar belanja konsumtif,” jelas Yossi.

Hal serupa berlaku untuk Koperasi Merah Putih, Danantara, dan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Koperasi Merah Putih harus berfungsi sebagai agregator produksi yang menurunkan biaya transaksi, bukan sekadar menjadi papan nama kelembagaan. Sementara itu, intervensi tata niaga melalui Danantara harus berfokus pada perbaikan rantai pasok dan penciptaan nilai tambah yang transparan.

(Feby Novalius)