MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menilai harga Pertamax perlu disesuaikan dengan harga keekonomian guna menghindari beban tambahan terhadap anggaran negara. Pasalnya, dana yang seharusnya dialokasikan untuk berbagai program publik berpotensi terserap untuk menutup selisih harga bahan bakar minyak (BBM).
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengatakan penyesuaian harga Pertamax tidak terlepas dari kenaikan harga minyak dunia yang dipicu ketegangan geopolitik serta gangguan pasokan energi global.
"Banyak yang bertanya mengapa harga Pertamax naik. Karena Indonesia tidak hidup sendirian. Harga minyak dunia naik akibat ketegangan geopolitik dan gangguan pasokan energi global. Sebagai BBM nonsubsidi, Pertamax memang mengikuti harga pasar," kata Fifi, Senin (15/6/2026).
Menurut Fifi, apabila harga Pertamax terus ditahan di bawah harga keekonomian, negara harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk menutup selisih harga tersebut. Padahal, anggaran negara juga dibutuhkan untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga pembangunan.
"Jika harga Pertamax terus ditahan di bawah harga keekonomian, negara harus mengeluarkan anggaran yang semakin besar. Artinya, uang yang seharusnya dapat digunakan untuk sekolah, rumah sakit, bantuan sosial, maupun pembangunan lainnya, akhirnya habis untuk menutup selisih harga BBM," tutur Fifi.
Ia menambahkan bahwa harga Pertamax di Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Harga bensin setara RON 92 di Filipina berada di kisaran Rp22.000 per liter, Laos lebih dari Rp31.000 per liter, Thailand hampir Rp29.000 per liter, Myanmar sekitar Rp25.000 per liter, dan Singapura mendekati Rp43.000 per liter.
Lebih lanjut, Fifi mengatakan pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi agar tidak mengalami kenaikan. Saat ini, harga Pertalite masih dipatok Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter.