6 Fakta Bahlil Akui Kekurangan Batu Bara untuk Pembangkit Listrik

Di sisi lain, para penambang harus menghadapi kenyataan berupa membengkaknya ongkos produksi di lapangan, yang tecermin dari tingginya rasio pengupasan tanah atau stripping ratio (SR) yang kini bertengger di rentang 8 persen hingga 12 persen. 

3. Kondisi Beban Operasional

Kondisi beban operasional yang terlampau tinggi ini dinilai tidak lagi seimbang denganbketentuan harga jual yang rendah untuk keberlanjutan roda bisnis pertambangan.

"Untuk medium ini kan SR-nya sudah di 8-12 persen, cost produksinya kan udah tinggi. Jadi kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi enggak mungkin juga. Karena pengusaha juga kan harus jaga agar mereka tidak rugi ucapnya," kata Bahlil.

4. Keluhan Pelaku Usaha

Terkait dengan keluhan dari para pelaku usaha mengenai ketetapan harga batu bara acuan (HBA) yang dinilai belum pernah disesuaikan sejak tahun 2019 di tengah tren lonjakan biaya produksi, Bahlil menyatakan pihaknya menaruh perhatian serius terhadap aspirasi tersebut.

"Betul, itu salah satu pertimbangan yang akan kita hitung," tuturnya.

5. Kajian Komprehensif

Bahlil menambahkan, pemerintah tengah melakukan kajian komprehensif mengenai kalkulasi untung-rugi dari skema harga DMO saat ini. Tujuannya adalah merumuskan kebijakan yang adil agar PLN terhindar dari potensi kerugian, sementara para pelaku usaha pertambangan juga tetap bisa mempertahankan kelayakan bisnis mereka.

"Lagi kita menghitung plus minus agar PLN juga tidak dirugikan dan pengusahanya juga tidak dirugikan," kata dia.

6. Butuhkan 154 Juta Ton Batu Bara

Diakui Bahlil, PLN untuk tahun ini membutuhkan 154 juta ton batu bara untuk pembangkit listrik dan sudah diamankan melalui komitmen kontrak sebanyak 134 juta ton.

“PLN sudah melakukan kontrak 134 juta. Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 sampai 20 juta yang belum. Jadi overall enggak ada masalah,” ungkap Bahlil.

(Taufik Fajar)