Prabowo Pangkas 1.000 BUMN Jadi 250: Perusahaan Tak Untung, Soroti Gaji Direksi-Komisaris

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi dan penertiban besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai membebani keuangan negara. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan uang rakyat dikelola secara optimal.

Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo membacakan salah satu usulan dari para guru besar mengenai alokasi dana riset perguruan tinggi yang bersumber dari sebagian laba BUMN.

“Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset ya, inovasi. Ini bagus ya, usul. Masalahnya, BUMN ini ada labanya nggak? Sekarang mulai ada? Terima kasih Danantara, ya, terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba, ya,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, selama ini tidak sedikit BUMN yang tidak menghasilkan keuntungan, namun tetap membebani negara dengan biaya operasional dan pembayaran gaji para direksi serta komisaris.

“Masalahnya kemarin ini BUMN-BUMN ini, ya kita sudah tahulah, ya, sudah lama jadi orang Indonesia saudara sudah mengerti. Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan,” ujarnya.

Prabowo kemudian menanyakan kepada Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengenai target efisiensi jumlah perusahaan pelat merah. Ia menyebut jumlah BUMN yang saat ini mencapai lebih dari 1.000 perusahaan dapat dipangkas hingga tersisa sekitar 250 perusahaan.

“Dari 1.000 lebih BUMN sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300-lah. Gimana, Pak Dony? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250?” tanya Prabowo disambut anggukan oleh Dony.