Dok dan Perkapalan Surabaya Pailit, Jadi Alarm Industri Galangan Kapal di RI

JAKARTA - Indonesian National Shipowners' Association (INSA) dan Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) mendesak pemerintah segera memperkuat kebijakan yang berpihak kepada industri galangan kapal nasional menyusul dipailitkannya PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), galangan kapal BUMN yang telah beroperasi selama lebih dari satu abad.

Kedua organisasi menilai kepailitan PT DPS menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk membangun industri galangan yang lebih sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dinilai membutuhkan industri galangan kapal yang kuat guna menopang sistem logistik nasional sekaligus mewujudkan kemandirian maritim.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartotom engatakan, penguatan industri galangan kapal merupakan salah satu syarat utama agar Indonesia mampu menjadi negara maritim yang berdaulat. Menurutnya, dinamika yang dialami PT DPS harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat kebijakan nasional di sektor tersebut.

"Pengembangan industri galangan membutuhkan dukungan kebijakan yang berkesinambungan agar mampu bersaing dengan negara-negara seperti Tiongkok dan Korea Selatan yang memberikan keberpihakan kuat terhadap sektor ini," ujar Carmelita di Jakarta, Rabu (15/7/2026). 

Dia menjelaskan industri galangan kapal memiliki karakteristik sebagai industri padat modal, padat karya, dan membutuhkan investasi jangka panjang dengan masa pengembalian modal yang relatif lama. Selain itu, industri ini juga harus memenuhi berbagai standar keselamatan dan klasifikasi internasional sehingga memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten.

Carmelita menilai Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen untuk membangun industri galangan nasional. Namun, menurutnya, komitmen tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret, mulai dari penyediaan bahan baku hingga akses pembiayaan yang lebih kompetitif.

Dia menekankan pentingnya membangun ekosistem maritim yang terintegrasi melalui sinergi antara industri pelayaran, galangan kapal, industri pendukung, lembaga pembiayaan, dan pemerintah. Penguatan industri bahan baku serta komponen kapal di dalam negeri dinilai dapat mengurangi ketergantungan impor sekaligus meningkatkan daya saing galangan nasional.