Ekonomi RI Kuartal II-2026 Tertekan, Diprediksi Hanya Tumbuh 4,8–4,9 Persen

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi berada di kisaran 4,8–4,9 persen pada kuartal II-2026. Sementara itu, sepanjang 2026 pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya mampu mencapai 4,9–5,1 persen.

Proyeksi tersebut berada cukup jauh di bawah ekspektasi target pertumbuhan pemerintah akibat besarnya hambatan dari eskalasi konflik geopolitik global serta tingginya ketidakpastian manajemen kebijakan domestik.

Memasuki paruh pertama 2026, kondisi perekonomian domestik dihadapkan pada situasi yang jauh lebih menantang dibandingkan periode serupa pada tahun lalu. Kendati tekanan tarif resiprokal Amerika Serikat sempat mereda pada triwulan I-2026, lonjakan harga energi akibat konflik militer di Timur Tengah langsung menghantam biaya produksi dunia usaha nasional.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, M. Faisal, menegaskan bahwa laju perekonomian nasional pada paruh pertama tahun ini menghadapi rintangan yang jauh lebih berat dibandingkan periode serupa tahun lalu. Menurutnya, kombinasi gejolak eksternal dan dinamika internal akan terus menahan laju ekspansi ekonomi hingga penghujung 2026.

"Kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 mencapai 4,8–4,9 persen dan secara keseluruhan sepanjang 2026 berada di kisaran 4,9–5,1 persen. Dua angka prediksi ini berada jauh di bawah ekspektasi pertumbuhan ekonomi pemerintah, seiring masih banyaknya kerentanan yang berpotensi mengganggu stabilitas pertumbuhan hingga semester II," kata M. Faisal dalam analisisnya, dikutip Minggu (2/8/2026).

Faktor utama yang mengubah arah perekonomian nasional adalah perang di Iran dan konflik di Selat Hormuz yang meletus sejak 28 Februari 2026. Dinamika konflik tersebut sempat melambungkan harga minyak mentah dunia hingga menyentuh level US$118 per barel pada akhir April 2026.

Meskipun sempat mereda hingga US$70 per barel pada awal Juli, harga minyak kembali melonjak ke level US$91 per barel pada akhir Juli sebelum bergerak melandai di bawah US$90 per barel.

Faisal menyoroti eskalasi pertempuran di Selat Hormuz sebagai pemicu utama melonjaknya harga energi dunia hingga melampaui batas aman APBN. Lonjakan harga minyak mentah tersebut secara langsung membengkakkan beban subsidi energi serta menaikkan biaya produksi sektor industri manufaktur dalam negeri.

"Perang di Iran yang sempat mengerek harga minyak ke level US$118 per barel membuat beban subsidi energi dan biaya produksi industri manufaktur dalam negeri meningkat signifikan. Apalagi, rata-rata harga minyak mentah sejak awal tahun masih berada di kisaran US$85 per barel, terpaut US$15 dari asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel, sehingga tekanan fiskal belum akan mereda," jelas Faisal.

(Feby Novalius)