JAKARTA - Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan peningkatan pemahaman dan pemanfaatan jasa keuangan oleh masyarakat Indonesia. Kenaikan indeks ini menjadi cerminan bahwa masyarakat kian melek terhadap akses dan pemanfaatan lembaga jasa keuangan guna menunjang produktivitas dan kesejahteraan mereka.
Hasil survei nasional terbaru ini memetakan pertumbuhan positif pada potret literasi keuangan masyarakat di tanah air. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren ini didorong oleh penetrasi layanan keuangan konvensional maupun syariah yang merata di berbagai kelompok wilayah.
"Berdasarkan hasil SNLIK tahun 2026, diperoleh bahwa indeks literasi keuangan tahun 2026 adalah sebesar 69,57%, yang artinya sekitar 70 dari 100 penduduk di Indonesia umur 15 sampai dengan 79 tahun telah memenuhi kriteria well literate," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, dalam jumpa pers di kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Angka capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,93 persen poin dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencatatkan 66,64 persen. Jika dirinci, literasi keuangan konvensional mendominasi di angka 69,57 persen, tumbuh sekitar 2,93 persen basis poin dibanding tahun sebelumnya, sementara literasi syariah berada di level 43,07 persen.
Berdasarkan pembagian geografis, tingkat pemahaman keuangan di perkotaan masih relatif lebih tinggi dan tumbuh 1,54 persen poin, namun akselerasi signifikan justru terjadi di wilayah pedesaan yang melesat 4,55 persen basis poin. Dari aspek jender, indeks literasi antara pria dan wanita kini tercatat semakin seimbang seiring dengan peningkatan merata di kedua kelompok.
Amalya menambahkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah SNLIK, pemetaan tingkat provinsi berhasil disajikan. Provinsi DKI Jakarta memimpin kemelekan keuangan nasional dengan indeks sebesar 85,01 persen, disusul Kalimantan Selatan (79,69 persen), dan Bali (79,47 persen).