Ekonomi Berdaulat Jadi Arah Prabowo, Investasi Rp1.931 Triliun Harus Berdampak bagi Rakyat

JAKARTA - Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI–DPD RI Tahun 2026 dinilai menegaskan arah pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kedaulatan nasional, penguatan kapasitas negara, dan kesejahteraan rakyat.

Pidato tersebut memaparkan sejumlah capaian dalam 21 bulan pemerintahan, mulai dari ketahanan pangan dan energi, investasi dan penciptaan lapangan kerja, pembenahan BUMN, pengelolaan kekayaan negara, penguatan ekonomi desa, hingga perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Trisha Devita, menilai salah satu pesan penting dalam pidato Presiden adalah penegasan bahwa pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir pembangunan.

“Pidato Presiden memberi pesan yang cukup jelas bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti sebagai angka makro. Investasi harus menciptakan pekerjaan, kekayaan negara harus memberi manfaat kepada masyarakat, dan kebijakan ekonomi harus menjawab persoalan konkret rakyat. Arah ini patut diapresiasi, namun keberhasilannya pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh sejauh mana berbagai kebijakan tersebut mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama kelompok rentan, miskin, dan menengah.” ujar Trisha, Minggu (16/8/2026). 

Presiden menyampaikan bahwa dalam 21 bulan atau 663 hari pemerintahan telah dijalankan 121 kebijakan transformatif. Dirinya melihat tingginya intensitas kebijakan sebagai upaya mempercepat penyelesaian berbagai persoalan struktural. Namun, kecepatan implementasi perlu terus berjalan bersama penguatan tata kelola, kualitas data, koordinasi antar lembaga, dan evaluasi kebijakan.