Dari sisi makroekonomi, Presiden menyampaikan realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun dengan penciptaan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Pada semester I 2026, investasi mencapai Rp1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Ekonomi Indonesia juga disebut tumbuh 5,45 persen sepanjang semester pertama 2026.
“Data yang disampaikan memang menunjukkan tren yang positif, terutama dari sisi realisasi investasi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, kualitas tetap menjadi faktor penting dalam menilai dampaknya terhadap perekonomian. Investasi tidak hanya perlu dilihat dari besarnya nominal yang masuk, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan pekerjaan yang produktif dan berupah layak, meningkatkan nilai tambah domestik, serta memperkuat struktur ekonomi nasional. Dengan demikian, investasi dapat benar-benar menjadi penghubung antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.” kata Trisha.
Pidato Presiden juga menempatkan kedaulatan pangan dan energi sebagai agenda strategis. Pemerintah menyampaikan pencapaian swasembada sejumlah komoditas pangan serta penerapan B50 yang disebut membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar sejak 1 Juli 2026, dengan potensi penghematan devisa sekitar Rp170 triliun.
Dirinya menilai pengurangan ketergantungan terhadap impor dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Namun, keberlanjutannya perlu ditopang oleh produktivitas, efisiensi rantai pasok, serta keseimbangan harga bagi produsen dan konsumen.
“Kedaulatan pangan bukan hanya soal mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga memastikan tata niaga pangan berjalan secara sehat dan efisien. Petani perlu memperoleh harga yang layak, praktik rente dan distorsi dalam rantai distribusi harus ditekan, sementara konsumen tetap mendapatkan harga yang stabil dan terjangkau. Dengan rantai pasok yang lebih efisien dan transparan, swasembada dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi produsen maupun masyarakat,” jelas Trisha.