Ekonomi Berdaulat Jadi Arah Prabowo, Investasi Rp1.931 Triliun Harus Berdampak bagi Rakyat

JAKARTA - Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI–DPD RI Tahun 2026 dinilai menegaskan arah pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kedaulatan nasional, penguatan kapasitas negara, dan kesejahteraan rakyat.

Pidato tersebut memaparkan sejumlah capaian dalam 21 bulan pemerintahan, mulai dari ketahanan pangan dan energi, investasi dan penciptaan lapangan kerja, pembenahan BUMN, pengelolaan kekayaan negara, penguatan ekonomi desa, hingga perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Trisha Devita, menilai salah satu pesan penting dalam pidato Presiden adalah penegasan bahwa pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir pembangunan.

“Pidato Presiden memberi pesan yang cukup jelas bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti sebagai angka makro. Investasi harus menciptakan pekerjaan, kekayaan negara harus memberi manfaat kepada masyarakat, dan kebijakan ekonomi harus menjawab persoalan konkret rakyat. Arah ini patut diapresiasi, namun keberhasilannya pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh sejauh mana berbagai kebijakan tersebut mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama kelompok rentan, miskin, dan menengah.” ujar Trisha, Minggu (16/8/2026). 

Presiden menyampaikan bahwa dalam 21 bulan atau 663 hari pemerintahan telah dijalankan 121 kebijakan transformatif. Dirinya melihat tingginya intensitas kebijakan sebagai upaya mempercepat penyelesaian berbagai persoalan struktural. Namun, kecepatan implementasi perlu terus berjalan bersama penguatan tata kelola, kualitas data, koordinasi antar lembaga, dan evaluasi kebijakan.

Dari sisi makroekonomi, Presiden menyampaikan realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun dengan penciptaan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Pada semester I 2026, investasi mencapai Rp1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Ekonomi Indonesia juga disebut tumbuh 5,45 persen sepanjang semester pertama 2026.

“Data yang disampaikan memang menunjukkan tren yang positif, terutama dari sisi realisasi investasi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, kualitas tetap menjadi faktor penting dalam menilai dampaknya terhadap perekonomian. Investasi tidak hanya perlu dilihat dari besarnya nominal yang masuk, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan pekerjaan yang produktif dan berupah layak, meningkatkan nilai tambah domestik, serta memperkuat struktur ekonomi nasional. Dengan demikian, investasi dapat benar-benar menjadi penghubung antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.” kata Trisha.

Pidato Presiden juga menempatkan kedaulatan pangan dan energi sebagai agenda strategis. Pemerintah menyampaikan pencapaian swasembada sejumlah komoditas pangan serta penerapan B50 yang disebut membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar sejak 1 Juli 2026, dengan potensi penghematan devisa sekitar Rp170 triliun.

Dirinya menilai pengurangan ketergantungan terhadap impor dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Namun, keberlanjutannya perlu ditopang oleh produktivitas, efisiensi rantai pasok, serta keseimbangan harga bagi produsen dan konsumen.

“Kedaulatan pangan bukan hanya soal mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga memastikan tata niaga pangan berjalan secara sehat dan efisien. Petani perlu memperoleh harga yang layak, praktik rente dan distorsi dalam rantai distribusi harus ditekan, sementara konsumen tetap mendapatkan harga yang stabil dan terjangkau. Dengan rantai pasok yang lebih efisien dan transparan, swasembada dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi produsen maupun masyarakat,” jelas Trisha.

Di sisi lain, Presiden juga menyoroti penguatan pengelolaan kekayaan negara, koperasi desa, serta investasi pada pembangunan manusia melalui MBG, Sekolah Rakyat, layanan kesehatan, dan digitalisasi bantuan sosial. GREAT Institute menilai agenda-agenda tersebut penting untuk memperluas basis pertumbuhan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas kelembagaan, ketepatan sasaran, serta keberlanjutan pembiayaan.

“Pembangunan manusia merupakan investasi jangka panjang, tetapi besarnya anggaran dan luasnya cakupan program tidak boleh menjadi pembenaran bagi lemahnya tata kelola. Program-program di bidang gizi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial harus dikawal secara ketat agar tidak menjadi ruang baru bagi kebocoran, penyimpangan, salah sasaran, maupun pemborosan anggaran.

 Keberhasilannya sangat bergantung pada kepatuhan terhadap hukum, transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan penerima manfaat. Tanpa itu, ekspansi program justru berisiko menghasilkan belanja yang besar dengan dampak yang kecil. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar diterjemahkan menjadi layanan yang berkualitas dan peningkatan nyata dalam taraf hidup masyarakat.” ujar Trisha.

Pada akhirnya, GREAT Institute melihat adanya konsistensi arah pembangunan dalam pidato Presiden, yakni menghubungkan kedaulatan ekonomi, produksi domestik, pembangunan manusia, dan kesejahteraan masyarakat.

“Presiden telah menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir dari pertumbuhan dan investasi. Ke depan, ukuran keberhasilannya perlu semakin dilihat dari apakah masyarakat memperoleh pekerjaan yang lebih baik, pendapatan meningkat, daya beli terjaga, dan layanan publik membaik. Arah kebijakannya sudah terlihat; tantangannya adalah memastikan arah tersebut menghasilkan dampak yang konsisten bagi masyarakat,” tutup Trisha.

(Feby Novalius)