"Menambahkan kewajiban KCIC ke neraca PT SMI tanpa pengaturan yang ketat dapat mengganggu fungsi utamanya sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur. Dana yang seharusnya mengalir ke jalan, rumah sakit, transportasi daerah, air bersih, dan transisi energi berisiko terserap untuk menutup kesenjangan kas satu proyek," jelas Achmad.
Untuk menjaga akuntabilitas anggaran publik, pemerintah didorong membuka seluruh rincian transaksi secara transparan sebelum pemindahan risiko ke SMV dieksekusi secara resmi.
Di samping itu, restrukturisasi menyeluruh dengan pihak kreditur utama dinilai mesti menjadi syarat agar kewajiban pengembalian utang tidak membebani APBN dalam jangka panjang.
"Pemerintah perlu memublikasikan neraca pembuka transaksi, nilai saham yang dialihkan, rincian bunga, tenor, hingga proyeksi arus kas, serta memberi ruang bagi DPR dan BPK untuk memeriksa sebelum risiko dipindahkan," urai Achmad.
"Selain itu, negosiasi dengan China Development Bank harus diselesaikan untuk mengejar penurunan bunga dan perpanjangan masa tenggang, serta memastikan pemegang saham China ikut menanggung pendanaan sesuai porsinya," imbuhnya.
(Feby Novalius)