RAPBN 2027 Diklaim Ekspansif, Ekonom Soroti Postur Beban Utang Meningkat

Pengalihan utang proyek Kereta Cepat Whoosh sekitar Rp116 triliun ke Kementerian Keuangan menjadi bukti nyata bahwa kewajiban kontinjensi pemerintah sejatinya hanya berpindah tempat dan waktu tanpa benar-benar terselesaikan secara ekonomi.

Di sisi lain, anomali terlihat pada pos pembiayaan anggaran. Meski defisit dipatok menyusut ke angka Rp671,2 triliun, target penarikan pembiayaan utang pada RAPBN 2027 justru meningkat hingga mencapai Rp876,3 triliun, atau sekitar Rp205 triliun lebih tinggi dari kebutuhan riil penutup defisit.

Kebijakan pengetatan postur anggaran ini turut menekan alokasi transfer ke daerah yang menjadi urat nadi pembangunan di berbagai wilayah. Faisal menggarisbawahi bahwa berkurangnya porsi transfer pusat berisiko menghambat proyek perbaikan infrastruktur daerah dan pelayanan publik.

"Di daerah, TKD 2027 nilainya hanya 86 persen dari total pagu 2025 yang sebesar Rp849 triliun, sehingga akselerasi pembangunan dan perbaikan infrastruktur akan tetap tertahan. Angka ini bahkan hanya setara 83 persen dari level 2023, padahal lebih dari 80 persen kabupaten dan kota masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat," urai Faisal.

Tekanan anggaran daerah tersebut kian mengkhawatirkan menyusul adanya wacana penggunaan alokasi transfer daerah sebagai penjamin risiko kredit bagi program-program pemerintah pusat. CORE Indonesia mendesak agar skema pembiayaan program nasional tidak mengorbankan pos belanja modal di tingkat lokal.

Lembaga riset ekonomi ini meminta pemerintah pusat untuk menanggung seluruh risiko pembiayaan program prioritas secara mandiri melalui kementerian teknis terkait. Perlindungan terhadap alokasi belanja modal daerah dinilai mutlak dilakukan demi menjaga ruang fiskal pemerintah daerah.

"Transfer ke daerah tidak seharusnya menjadi jaminan risiko kredit program pemerintah pusat, seperti Kopdes Merah Putih. Penjaminan perlu dipindahkan ke pusat dan belanja modal daerah dilindungi agar ruang fiskal lokal tidak tergerus," beber Faisal.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa anggaran fiskal Indonesia dalam RAPBN 2027 sengaja dirancang ekspansif untuk memberikan stimulus nyata bagi perekonomian nasional. 

Kebijakan ini ditandai dengan peningkatan alokasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terus menunjukkan tren naik sejak tahun 2023 guna mengoptimalkan pelayanan publik sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

"Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dalam RAPBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar Rp3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026, jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali," urai Purbaya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

(Taufik Fajar)