Purbaya Buka-bukaan Daftar Belanja dengan Anggaran Rp4.097,2 Triliun di 2027

JAKARTA - Pemerintah resmi menyampaikan rancangan daftar belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis (27/8/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, besaran belanja tersebut disandingkan dengan estimasi penerimaan negara senilai Rp3.426 triliun, sehingga defisit fiskal pada 2026 diproyeksikan berada di angka Rp671,2 triliun atau setara 2,4 persen dari PDB.

Purbaya menegaskan bahwa strategi pengeluaran belanja negara pada 2027 bakal dieksekusi secara lebih ketat dan terukur guna memastikan efektivitas tiap program strategis bagi ketahanan ekonomi nasional serta dampak sosial warga.

"Kami mengapresiasi dukungan seluruh fraksi DPR agar belanja negara diarahkan semakin selektif untuk program yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial terbesar bagi masyarakat," ujar Purbaya dalam rapat paripurna DPR.

Secara rinci, daftar alokasi belanja pemerintah sepanjang 2027 dipusatkan pada lima klaster pembangunan nasional:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan: Pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan sekolah terintegrasi, percepatan perbaikan sarana sekolah dan madrasah, serta penyediaan fasilitas pembelajaran yang disokong program Makan Bergizi Gratis (MBG).

2. Pemerataan Akses Kesehatan: Perluasan fasilitas medis di daerah tertinggal, penguatan transformasi kesehatan, optimalisasi kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perluasan medical check-up rutin, serta pembenahan infrastruktur rumah sakit.

3. Penguatan Perlindungan Sosial: Akselerasi program jaring pengaman sosial demi menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga, menjaga daya beli, menekan angka kemiskinan, serta mendorong peningkatan taraf hidup.

4. Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Sentra Ekonomi: Pembangunan sarana konektivitas, penguatan infrastruktur kedaulatan pangan dan energi, penyediaan fasilitas penunjang hilirisasi, serta rehabilitasi kawasan yang terdampak bencana.

5. Perumahan dan Pemukiman Layak: Penyediaan program rumah murah, perbaikan unit rumah bersanitasi layak, serta penataan kawasan pemukiman warga secara terpadu.

Merespons pandangan Fraksi PDIP mengenai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah menegaskan komitmen untuk terus memutakhirkan DTSEN sebagai acuan utama pendistribusian bansos dan subsidi secara presisi, efektif, serta transparan melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah.

Terkait aspek kemandirian daerah yang disuarakan Fraksi PAN dan Fraksi Demokrat, pemerintah mengarahkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2027 agar dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dan mengurangi ketimpangan antardaerah, sejalan dengan penguatan belanja prioritas lokal.

Menjawab masukan Fraksi PKS dan Fraksi Partai Golkar, Purbaya menjelaskan bahwa akselerasi penerimaan negara dilakukan tanpa memberatkan iklim bisnis, yakni lewat intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, optimalisasi teknologi integrasi data (Cortex, Ceisa, Simbara), serta diversifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam dan aset publik.

Purbaya menyampaikan apresiasi atas dukungan Fraksi Partai Nasdem terhadap usulan defisit anggaran 2,4 persen dari PDB, yang dinilai mencerminkan konsolidasi fiskal yang terukur di tengah dinamika геоpolitik global, fluktuasi harga energi, dan tekanan pasar keuangan.

Pemerintah optimistis dengan ketahanan makro ekonomi nasional, yang tecermin dari pertumbuhan ekonomi semester I-2026 sebesar 5,45 persen (ditopang investasi yang tumbuh 6,87 persen serta konsumsi pemerintah yang melonjak 15,97 persen).

Sejalan dengan masukan Fraksi PKB mengenai productivity-driven growth, pemerintah menyepakati proyeksi indikator utama RAPBN 2027 yakni target Pertumbuhan Ekonomi 6,0 persen, dipacu lewat hilirisasi, digitalisasi, dan peningkatan kualitas SDM, laju Inflasi diproyeksikan terkendali pada level 2,5 persen, Nilai Tukar Rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp17.500 per dolar AS dan Rata-rata Yield SBN 10 Tahun ditetapkan pada tingkat 6,9 persen.

Purbaya menutup paparannya dengan menegaskan bahwa seluruh postur instrumen RAPBN 2027 dirancang secara konsisten untuk merespons ketidakpastian global sekaligus memelihara arus modal dan daya saing ekspor nasional.
 

(Dani Jumadil Akhir)