Cara Kemenkeu Perkuat Ketahanan Fiskal Daerah Hadapi Risiko Bencana

JAKARTA - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan mengandalkan Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (ARISE) untuk memperkuat ketahanan fiskal.

Platform ini dikembangkan bersama United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai decision-support system yang mengintegrasikan pemodelan risiko bencana dengan perkiraan dampaknya terhadap perekonomian serta postur fiskal daerah.

Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti mengungkapkan bahwa peristiwa bencana memberikan tekanan fiskal ganda bagi pemerintah daerah, yakni mengikis penerimaan daerah sekaligus melonjakkan kebutuhan belanja secara drastis.

“Kita perlu menggeser paradigma dari post-disaster response menuju pre-disaster planning, dan dari financing losses menuju managing risks,” kata Nufransa dalam keterangannya, dikutip Selasa (1/9/2026).

Sistem ARISE dirancang untuk menyajikan data komprehensif yang mencakup tingkat bahaya (hazard), keterpaparan (exposure), kerentanan (vulnerability), hingga estimasi kerugian ekonomi dan dampak fiskal.

Keberadaan sistem ini membantu pemerintah daerah menyusun perencanaan mitigasi, kesiapan alokasi pembiayaan, serta strategi pengalihan risiko (risk transfer) secara terukur sebelum bencana terjadi. 

Bagi Pemerintah Pusat, data ARISE menjadi basis berbasis bukti dalam merumuskan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD).

Tahap implementasi awal sistem ARISE diuji coba di Provinsi Bali. Selanjutnya, Kemenkeu bersama UNDRR dan ITB berencana memperluas jangkauan sistem ini ke empat provinsi lain, yakni Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah, sebelum nantinya ditargetkan mampu menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.
 

(Dani Jumadil Akhir)