Serah Terima Jabatan Menkeu ke Suahasil, Purbaya: Terima Kasih atas Kerja Sama Satu Tahun Ini

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar serah terima jabatan (sertijab) Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara. Sertijab tersebut dilakukan setelah Suahasil dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara pada Senin (14/9/2026).

"Saya pikir kepanjangan ini. Kalau waktu itu saya selalu panjang, sekarang saya ngomong pendek saja. Terima kasih semua atas kerja sama selama satu tahun ini," kata Purbaya usai mengikuti sertijab di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Sejumlah pejabat dan pimpinan lembaga turut hadir dalam sertijab tersebut, di antaranya Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Qodari.

Sebelumnya, Suahasil Nazara menegaskan Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan fokus melanjutkan seluruh tugas, fungsi, dan program kerja prioritas yang telah berjalan. Ia mengatakan tidak akan melakukan perubahan kebijakan secara mendasar.

Hal tersebut disampaikan Suahasil saat menjawab pertanyaan awak media mengenai keberlanjutan arah kebijakan perpajakan, kepabeanan dan cukai, hingga penanganan peredaran rokok ilegal setelah pelantikannya.

"Baik, satu pertanyaan saja saya jawab secara global. Ini bagi Kementerian Keuangan adalah melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan. Solid semua teman-teman? Melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan, kita bukan masalah berubah-ubah. Ini melanjutkan kegiatan, melanjutkan aktivitas, melanjutkan semua tugas dan fungsi dari Kementerian Keuangan, yaitu untuk menjaga APBN, menumbuhkan ekonomi, dan menstabilkan ekonomi," tegas Suahasil di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Menanggapi pertanyaan terkait penindakan barang kena cukai dan rokok ilegal yang masih beredar, Suahasil menegaskan komitmen Kemenkeu, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), untuk terus menindak berbagai praktik ilegal.