Serangan Siber Ancam Perekonomian, Gubernur BI Sebut Indonesia Bisa Rugi Rp110,7 Triliun

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan nilai kerugian akibat kejahatan siber di Indonesia berpotensi menyentuh angka USD6,2 miliar atau setara Rp110,7 triliun (kurs Rp17.858 per USD) pada tahun 2026. 

Besarnya potensi ancaman ini memicu bank sentral untuk memperketat sistem keamanan serta memperkuat literasi dan perlindungan konsumen di tengah masifnya digitalisasi nasional.

Gubernur BI Destry Damayanti mengungkapkan bahwa eskalasi risiko kejahatan siber, fraud, hingga scam merangkak naik seiring dengan pesatnya pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di ekosistem keuangan.

"Pada tahun 2026 saja, diperkirakan kerugian karena serangan cyber di Indonesia itu mencapai sekitar USD6,2 miliar," kata Destry mengutip data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam pembukaan acara FEKDI x IFSE 2026, Kamis (24/9/2026).

Destry menjelaskan bahwa di satu sisi, digitalisasi memegang peranan krusial sebagai mesin penggerak ekonomi. Namun di sisi lain, kompleksitas ancaman siber yang kian canggih menuntut kewaspadaan tinggi dari seluruh pemangku kepentingan.

"Digitalisasi menjadi salah satu alat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Namun, kita juga harus memahami bahwa digitalisasi yang terus tumbuh selalu disertai berbagai risiko yang perlu dipahami bersama," ujar Destry.

"Pesatnya perkembangan AI saat ini juga meningkatkan risiko kejahatan siber, fraud, dan scam," sambungnya.

Merespons tingginya angka potensi kerugian tersebut, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengencangkan sinergi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian/lembaga, serta pelaku industri demi menjaga keandalan infrastruktur pembayaran nasional.

"Menjadi tugas kami untuk menciptakan sistem pembayaran beserta ekosistemnya yang andal, aman, dan dapat dipercaya," tegas Destry.

Di luar aspek mitigasi risiko, Destry menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi digital yang aman memiliki spektrum manfaat yang luas bagi perekonomian domestik, termasuk menopang efisiensi jalur distribusi logistik dan pengendalian inflasi daerah.

"Menangani inflasi pun menggunakan digitalisasi. Kehadiran digital, e-commerce, dan logistik juga membantu mengurangi tekanan inflasi di daerah," ungkap Destry..

Destry menilai, menjaga integritas keamanan digital merupakan syarat mutlak agar momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap berdaya tahan di tengah ketidakpastian global. Akselerasi digital yang aman dipastikan akan memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
 

(Dani Jumadil Akhir)