JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan penggunaan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk menyaring secara presisi calon penerima program rekening gratis bagi warga berusia 17 tahun ke atas. Rekonsiliasi data ini dinilai penting mengingat catatan Danantara menunjukkan baru sekitar 170 juta penduduk yang memiliki rekening perbankan.
Tito menekankan bahwa database Dukcapil mencakup sekitar 98 persen penduduk Indonesia dengan rincian identitas yang lengkap, mulai dari perekaman wajah, sidik jari, nama, alamat, hingga status kependudukan. Hal ini memungkinkan pemadanan data secara by name, by address hingga tingkat desa.
"Dari data yang ada di Danantara, perbankan itu 170 juta yang baru memiliki rekening sehingga kemarin kami menyampaikan, saya menyarankan menggunakan data Dukcapil," ujar Tito dalam acara FEKDI x IFSE, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Tito menjelaskan bahwa pencocokan data kependudukan Dukcapil akan mempermudah pemerintah dalam mengidentifikasi secara akurat warga berusia 17 tahun ke atas yang belum tersentuh akses perbankan.
"Kalau di rekonsiliasi, kita akan ketemu siapa yang umur 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening di bank. By name, by address, bukan hanya sampel, by name, by address, dan kita bisa belah lagi per provinsi, kabupaten, kota," jelas Tito.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mematangkan sistem digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis biometrik wajah (face recognition) yang terintegrasi langsung dengan data kependudukan guna meningkatkan akurasi penerima manfaat.
"Sekarang tahap pertama adalah untuk mengakurasikan data penerima bantuan sosial dengan face recognition," kata Tito.