Revisi UU LLAJ Dibahas, Aturan Ojol hingga Kendaraan ODOL Jadi Sorotan

Selain itu, pemerintah mengusulkan kewajiban penyelenggaraan public service obligation (PSO) untuk angkutan massal yang diselenggarakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Dudy, keseluruhan perubahan tersebut diarahkan untuk menyesuaikan regulasi LLAJ dengan perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan tantangan transportasi di masa mendatang.

"Penyempurnaan regulasi ini diharapkan mampu menjawab perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, serta berbagai tantangan transportasi ke depan sekaligus memberikan kepastian hukum dan menjamin keselamatan masyarakat," pungkasnya.

Iqbal Dwi Purnama

(Feby Novalius)