Rp37 Triliun untuk Bayar Kewajiban KDMP Sudah di Himbara, Pencairan Tunggu Audit BPK

BOGOR - Pemerintah memastikan dana Rp37 triliun untuk melunasi kewajiban pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang telah jatuh tempo pada 25 September 2026 telah disiapkan. Dana tersebut telah ditempatkan di Himpunan Bank Negara (Himbara).

Namun, jelas Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, proses penyerahan dana pembayaran tersebut saat ini tinggal menunggu rampungnya tahapan verifikasi serta validasi sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

“KDMP memang jatuh tempo kemarin, tanggal 25 September. Dana dari pemerintah sudah siap. Bahkan, dana pemerintah untuk membayar 25 September sudah ditaruh di bank Himbara,” ujar Juda dalam Media Gathering APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat, Kamis (1/10/2026).

Kendati dana pencairan sudah disiagakan di perbankan nasional, pemerintah tidak dapat langsung mentransfer dana tersebut tanpa akuntabilitas yang jelas. Juda menekankan bahwa seluruh mekanisme pembukaan kunci pencairan wajib mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola program KDMP, termasuk proses audit resmi.

“Pencairannya sesuai dengan PMK, sesuai dengan Perpres tata kelola. Itu harus dilakukan dengan verifikasi dan validasi, harus diaudit oleh BPK sehingga clean and clear,” tegas Juda.

Ia menggarisbawahi bahwa kesiapan dana pemerintah yang ditempatkan di bank Himbara siap dieksekusi begitu seluruh verifikasi syarat administratif dan teknis dinyatakan tuntas.

“Dana pemerintah ditempatkan atau disiapkan untuk membayar tadi. Kalau kuncinya dibuka, siap disalurkan,” kata Juda.