“Pemerintah perlu memberikan kepastian kriteria resmi BSU 2026 dan jangan biarkan publik menggunakan asumsi tahun lalu. Kepastian informasi penting agar tidak terjadi simpang siur di lapangan,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa validasi data kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan serta verifikasi batas upah maksimal wajib diawasi secara mendalam. Sistem pencocokan data NIK dan keanggotaan dituntut akurat demi mengeliminasi celah kelalaian maupun salah sasaran.
Baca selengkapnya: BSU Rp900 Ribu Segera Cair, DPR Minta Penyaluran Tepat Sasaran
(Taufik Fajar)