80 Tahun Bea Cukai, Suahasil Minta Perketat Aksi Penyelundupan Impor Ilegal

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menginstruksikan penguatan fungsi pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta peningkatan kepercayaan publik sebagai bentuk tanggung jawab institusi dalam melindungi masyarakat dan perekonomian nasional.

Menurut Suahasil, Bea Cukai dituntut untuk terus adaptif dan responsif menghadapi dinamika geopolitik, arus digitalisasi perdagangan, serta makin kompleksnya transaksi lintas negara.

Suahasil meminta jajaran Bea Cukai memperketat penindakan atas aksi penyelundupan dan komoditas ilegal. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada narkotika dan barang berbahaya, tetapi juga pada komoditas strategis dan sumber daya alam seperti emas, nikel, dan hasil tambang lainnya.

"Penindakan yang Anda lakukan adalah upaya menyelamatkan ekonomi Indonesia. Penindakan impor ilegal tidak hanya merupakan persoalan kepabeanan dan capaian kinerja organisasi saudara, di dalamnya ada kepentingan masyarakat banyak," tegas Suahasil saat memimpin Upacara Peringatan Hari Bea Cukai (HBC) ke-80 Tahun 2026 di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Suahasil menambahkan, dampak langsung impor ilegal terhadap ekonomi domestik. Praktik penyelundupan pakaian bekas (ballpress), misalnya, merusak ekosistem UMKM, penjahit, hingga industri tekstil nasional. Demikian pula impor beras ilegal yang merugikan petani dan konsumen dalam negeri.

Dari sisi penerimaan negara, Bea Cukai mencatatkan kinerja positif. Hingga akhir September 2026, penerimaan kepabeanan dan cukai terakumulasi sebesar Rp240,28 triliun. 

Realisasi tersebut setara 71,51 persen dari target APBN, atau tumbuh 8,57 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.