Rupiah Diproyeksikan Melemah ke Rp17.950 per Dolar AS, Tertekan Inflasi Global dan Isu Energi

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diproyeksikan bergerak melemah pada perdagangan hari ini. Hal ini akibat kepungan sentimen global dan tekanan biaya pengadaan energi domestik. 

Pelaku pasar valuta asing cenderung mengambil posisi defensif menjelang publikasi indikator inflasi utama AS serta evaluasi berkala pasar modal dalam negeri.

"Untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah diproyeksikan fluktuatif namun berpotensi ditutup melemah di rentang Rp17.900 hingga Rp17.950 per dolar AS. Pelemahan ini dipicu oleh kecemasan pasar terhadap prospek kenaikan inflasi di Amerika Serikat serta beban devisa impor minyak yang kian membengkak," ujar Pengamat Ekonomi, Mata Uang & Komoditas Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Fokus pasar keuangan internasional saat ini tertuju pada rilis data Indeks Harga Konsumen (CPI) dan Indeks Harga Produsen (PPI) AS yang masing-masing dijadwalkan meluncur pada hari Rabu dan Kamis.

Konsensus memproyeksikan CPI utama September melonjak 0,6 persen secara bulanan (month-on-month/MoM), naik dari realisasi Agustus sebesar 0,4 persen, sementara inflasi tahunan diperkirakan terkerek menuju 3,7 persen dari sebelumnya 3,4 persen.

Kekhawatiran pasar global kian menguat menyusul ekspektasi lonjakan harga konsumen yang diprediksi mendorong bank sentral AS mempertahankan sikap moneter ketat. Agenda pertemuan lembaga keuangan internasional di kawasan Asia Tenggara pada akhir pekan ini pun dinilai bakal menjadi penentu arah pergerakan mata uang dunia.

"Selain antisipasi pidato Ketua The Fed Kevin Warsh di Bangkok, sentimen negatif dari dalam negeri datang dari ancaman perpanjangan pembekuan indeks MSCI pada November mendatang. Isu konsentrasi kepemilikan saham atau High Shareholding
Concentration dinilai mengaburkan pembentukan harga riil di Bursa Efek Indonesia sehingga menahan arus masuk modal asing," tutur Ibrahim.

Kajian dari penyedia indeks global Morgan Stanley (MSCI) tersebut menyoroti transparansi pembentukan harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dinilai belum optimal akibat fenomena kepemilikan saham yang terpusat. Kondisi tersebut membuat pasar berspekulasi bahwa status pembekuan (freeze) masih akan diberlakukan pada peninjauan edisi November, sehingga membatasi likuiditas asing yang masuk ke instrumen portofolio domestik.

Di sektor riil, tekanan eksternal membayangi ketahanan neraca perdagangan seiring berlanjutnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang memperketat pasokan energi dunia. Keterbatasan kargo pengapalan dan lonjakan premi logistik membuat upaya pengalihan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu singkat menghadapi tantangan berat, di tengah kompetisi negara-negara dunia dalam mengamankan kuota minyak mentah.

Pembengkakan biaya pengadaan komoditas energi tersebut kian diperparah oleh ketatnya rantai pasok global dan perebutan kargo minyak mentah antarnegara. Langkah diversifikasi negara mitra dagang menuntut perhitungan fiskal yang cermat agar neraca pembayaran nasional tidak tertekan secara berlebihan.

"Upaya pengalihan impor BBM ke negara seperti Afrika, Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Mesir, hingga Eropa memerlukan kalkulasi cermat terkait harga beli dan beban subsidi APBN. Pertamina bersama pemerintah harus memperhitungkan seluruh konsekuensi biaya pengadaan ini karena lonjakan permintaan dolar AS untuk impor berisiko semakin memberatkan kurs rupiah,"
urai Ibrahim.

(Taufik Fajar)