Antrean BBM di 25 Provinsi Mengular hingga 1 Km, Pengisian Tunggu 3 Jam

JAKARTA - Ombudsman menerima laporan antrean bahan bakar minyak (BBM) di 25 provinsi di Indonesia. Antrean di Papua Barat dan Banten bahkan dilaporkan mengular hingga sekitar 1 kilometer (km), sedangkan waktu tunggu pengisian BBM di Sumatera Barat mencapai 2–3 jam.

Komisioner Ombudsman RI Abdul Ghoffar mengatakan, pihaknya menerima laporan tersebut hingga 13 Oktober 2026. Namun, informasi itu masih berupa informasi awal yang akan ditindaklanjuti melalui mekanisme internal Ombudsman.

“Pada siang hari ini, teman-teman semuanya, ada beberapa hal yang mungkin ingin kami sampaikan kepada masyarakat luas bahwa kemarin Ombudsman Republik Indonesia menerima setidaknya beberapa informasi dari 25 provinsi di Indonesia. Terkait dengan kondisi terkini antrean BBM di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia,” kata Abdul Ghoffar saat konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Dia menjelaskan, sejumlah daerah mengalami kendala dalam pelayanan BBM, terutama BBM bersubsidi. Daerah yang dilaporkan mengalami persoalan tersebut antara lain Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat.

“Dari 25 data yang masuk ke kami, terdapat beberapa provinsi yang itu terdapat permasalahan terkait dengan BBM, bahan bakar minyak,” ujarnya.

Abdul Ghoffar mengungkapkan, waktu tunggu pengisian BBM di Sumatera Barat dilaporkan mencapai 2–3 jam. Sementara itu, antrean kendaraan di Papua Barat pada malam hari hingga pagi dilaporkan mengular lebih dari 1 kilometer.

Di Sulawesi Utara, antrean kendaraan untuk mendapatkan Pertalite di sejumlah lokasi mencapai 300–500 meter. Adapun di Banten, antrean kendaraan untuk mendapatkan Solar di koridor Tol Merak–Tangerang dilaporkan mencapai sekitar 1 kilometer di salah satu titik.

Selain antrean panjang, Ombudsman menerima laporan mengenai kekosongan stok Solar atau Pertalite di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kondisi tersebut dilaporkan terjadi di Aceh, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Yogyakarta.

Menurut Abdul Ghoffar, laporan yang diterima Ombudsman tersebut masih berupa informasi awal. Pihaknya akan menindaklanjuti laporan itu untuk mendalami persoalan antrean dan kekosongan stok BBM di sejumlah wilayah.

“Dan bisa kami laporkan bahwa per tanggal 13 Oktober kemarin Ombudsman Republik Indonesia sudah menerima sekian informasi awal yang tentu kemudian informasi awal ini akan kami tindaklanjuti dengan mekanisme-mekanisme yang ada di internal Ombudsman, dan kemudian nanti tentu akan kita laporkan perkembangan selanjutnya,” tuturnya.

(Feby Novalius)