Kedua, keseimbangan antara kepentingan komersial dan pelayanan publik. Menurut Deni, pengelolaan aset negara perlu memastikan bahwa orientasi pada investasi dan pengembalian modal tetap sejalan dengan mandat sosial BUMN. Dengan demikian, proyek strategis yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat tetap mendapatkan perhatian.
Ketiga, penguatan akuntabilitas. Struktur organisasi dan pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak perlu didukung pembagian kewenangan yang jelas. Hal ini penting agar setiap keputusan investasi maupun pengelolaan aset dapat dipertanggungjawabkan.
Keempat, menjaga independensi keputusan investasi dari kepentingan politik atau political capture. Deni menilai, pengelolaan dana dan aset negara dalam skala besar membutuhkan mekanisme pengawasan yang transparan agar keputusan investasi tetap didasarkan pada pertimbangan profesional dan kepentingan nasional.
"Karena itu, arsitektur yang kuat tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang baik," pungkasnya.
(Feby Novalius)