Kementerian PKP Serap Anggaran Rp2,33 Triliun di Akhir 2026

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menuntaskan agenda pembangunan perumahan dan permukiman menjelang penghujung Tahun Anggaran 2026.

Hingga 10 November 2026, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (DJPKT) berhasil membukukan serapan anggaran sebesar 80,05 persen atau senilai Rp2,33 triliun dari total pagu Rp2,91 triliun.

Kinerja penyerapan tersebut tercatat melampaui rata-rata realisasi anggaran di lingkungan Kementerian PKP yang saat ini berada pada angka 74,25 persen. Mengacu pada kalkulasi target performa, DJPKT optimistis mampu mengunci realisasi anggaran hingga 97,85 persen pada 31 Desember 2026 mendatang.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan akselerasi serapan dana kas negara wajib berbanding lurus dengan ketuntasan pengerjaan fisik di lapangan sekaligus menghasilkan faedah konkret bagi masyarakat. Menurutnya, kesuksesan eksekusi anggaran tidak boleh sebatas diukur dari besaran angka pembelanjaan, melainkan harus bertumpu pada mutu bangunan dan dampak positif yang diterima warga.

“Penyerapan anggaran bukan sekadar mengejar angka realisasi, tetapi harus dipastikan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap program harus dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, dan akuntabel. Tetap semangat untuk para pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dalam mengejar target hingga akhir tahun,” ujar Maruarar dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (11/11/2026).

Maruarar pun menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memperketat koordinasi, fungsi pengawasan, serta pengendalian proyek agar sasaran tutup tahun dapat digapai tanpa menabrak regulasi dan mengorbankan standar mutu konstruksi.