Gibran Mundur sebagai Wapres, Apakah Tetap Dapat Rumah dari Negara? Ini Aturannya

PMK tersebut juga mengatur standar kelayakan rumah kediaman. Untuk lokasi di Provinsi DKI Jakarta, luas tanah yang disediakan paling banyak 1.500 meter persegi. Sementara itu, untuk lokasi di luar Jakarta, luas tanah disesuaikan dengan nilai tanah yang setara.

Selain luas tanah, luas keseluruhan bangunan rumah kediaman juga dibatasi paling banyak 1.500 meter persegi sesuai ketentuan tata ruang.

Dari sisi lokasi, rumah harus berada di wilayah Indonesia dan mudah dijangkau melalui jaringan jalan yang memadai. Lokasi serta bangunan juga harus memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan mantan Presiden atau mantan Wapres beserta keluarganya.

Adapun desain dan tata ruang rumah harus mampu menunjang aktivitas serta memberikan kenyamanan bagi penghuni. Spesifikasi bahan bangunan juga wajib memenuhi persyaratan teknis, termasuk kekuatan, keamanan, dan kenyamanan.

Mekanisme Penghitungan Anggaran

Dalam PMK Nomor 120/PMK.06/2022, penghitungan anggaran pengadaan rumah kediaman dilakukan dengan memperhitungkan nilai tanah, biaya pembangunan bangunan, serta pajak dan biaya lain yang berkaitan dengan penyediaan rumah.