Gibran Mundur sebagai Wapres, Apakah Tetap Dapat Rumah dari Negara? Ini Aturannya

Penghitungan nilai tanah didasarkan pada nilai pasar tanah terendah di kawasan perumahan menteri atau pejabat negara di DKI Jakarta. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melakukan survei untuk memperoleh perkiraan nilai tersebut.

Nilai pasar tanah yang digunakan bukan merupakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Sementara itu, penghitungan biaya bangunan didasarkan pada biaya pembangunan rumah berkualitas baik per meter persegi yang diterbitkan instansi berwenang. Apabila pemerintah membeli rumah yang sudah tersedia dan memerlukan renovasi atau restorasi, biaya pengerjaannya turut diperhitungkan dalam anggaran.

Selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menyusun rincian anggaran pengadaan rumah kediaman dan mengajukannya kepada Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengadaan rumah dilakukan oleh Mensesneg dengan menggunakan anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Sekretariat Negara.

Apabila total biaya pengadaan melebihi pagu anggaran yang tersedia, kelebihan biaya tersebut tidak dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mensesneg juga dapat mencari lokasi lain untuk memenuhi ketentuan anggaran.