Gibran Mundur sebagai Wapres, Apakah Tetap Dapat Rumah dari Negara? Ini Aturannya

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap berhak mendapatkan rumah kediaman setelah tidak lagi menjabat sebagai Wapres, sepanjang memenuhi syarat pemberhentian dengan hormat. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 dan diperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2022.

Aturan tersebut mengatur penyediaan, standar kelayakan, hingga perhitungan nilai rumah kediaman bagi mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, disebutkan bahwa mantan Presiden dan mantan Wapres yang berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.

Ketentuan tersebut juga mengatur penyediaan sebuah kendaraan milik negara beserta pengemudinya.

Sementara itu, mekanisme pengadaan rumah kediaman tersebut diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 120/PMK.06/2022 yang ditetapkan pada 27 Juli 2022 dan mulai berlaku pada 28 Juli 2022.

Dalam aturan tersebut, pemerintah menyediakan rumah kediaman bagi mantan Presiden dan/atau mantan Wapres melalui tiga mekanisme. Pertama, pembelian tanah beserta bangunan. Kedua, pembelian tanah yang dilanjutkan dengan pembangunan rumah. Ketiga, pembangunan atau peremajaan rumah di atas lahan milik pribadi.