JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meluncurkan Desk Investasi Jawa Tengah untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah serta mempercepat realisasi proyek penanaman modal. Melalui fasilitas ini, pemerintah menargetkan investasi senilai Rp14 triliun dapat terealisasi.
Peluncuran tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kementerian Investasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kesepakatan tersebut mencakup koordinasi, fasilitasi, serta pengawalan investasi di wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, pembentukan fasilitas ini bertujuan mendekatkan layanan birokrasi kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kendala investasi.
"Kami menghadirkan desk investasi di Jawa Tengah untuk bisa lebih dekat dalam hal berkoordinasi dengan teman-teman pemerintah daerah dan pelaku usaha. Kita juga sudah membuat daftar proyek-proyek yang bottlenecking agar kepastian perizinannya bisa kita segerakan. Selain itu, kita juga me-mapping potensi-potensi yang ada di daerah untuk dapat menonjolkan keunggulan yang dimiliki," ujar Todotua dalam keterangan resmi, Kamis (12/11/2026).
Desk Investasi Jawa Tengah diproyeksikan mengawal portofolio investasi senilai Rp14 triliun melalui tiga strategi utama. Ketiganya meliputi inventarisasi proyek yang terkendala berdasarkan data Online Single Submission (OSS), percepatan penyelesaian hambatan lintas kewenangan, serta optimalisasi pengawasan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan mitigasi risiko lingkungan.