Desk Investasi Bereskan Proyek Mangkrak di Jateng, Targetkan Rp14 Triliun

JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meluncurkan Desk Investasi Jawa Tengah untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah serta mempercepat realisasi proyek penanaman modal. Melalui fasilitas ini, pemerintah menargetkan investasi senilai Rp14 triliun dapat terealisasi.

Peluncuran tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kementerian Investasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kesepakatan tersebut mencakup koordinasi, fasilitasi, serta pengawalan investasi di wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, pembentukan fasilitas ini bertujuan mendekatkan layanan birokrasi kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kendala investasi.

"Kami menghadirkan desk investasi di Jawa Tengah untuk bisa lebih dekat dalam hal berkoordinasi dengan teman-teman pemerintah daerah dan pelaku usaha. Kita juga sudah membuat daftar proyek-proyek yang bottlenecking agar kepastian perizinannya bisa kita segerakan. Selain itu, kita juga me-mapping potensi-potensi yang ada di daerah untuk dapat menonjolkan keunggulan yang dimiliki," ujar Todotua dalam keterangan resmi, Kamis (12/11/2026).

Desk Investasi Jawa Tengah diproyeksikan mengawal portofolio investasi senilai Rp14 triliun melalui tiga strategi utama. Ketiganya meliputi inventarisasi proyek yang terkendala berdasarkan data Online Single Submission (OSS), percepatan penyelesaian hambatan lintas kewenangan, serta optimalisasi pengawasan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan mitigasi risiko lingkungan.

Sepanjang Januari-September 2026, realisasi penanaman modal di wilayah Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur mencapai Rp188,59 triliun. Angka tersebut berkontribusi sebesar 12,3 persen terhadap total realisasi investasi nasional dan mencakup 24,8 persen dari keseluruhan investasi di Pulau Jawa.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program, Todotua juga menetapkan tenggat waktu penyelesaian kendala investasi bagi jajarannya.

"Saya juga telah memberikan target kepada tim agar dalam waktu maksimal 30 hari, berbagai kendala yang menghambat pengembangan kawasan industri dapat diselesaikan. Kami berharap langkah yang kita lakukan di Provinsi Jawa Tengah ini dapat memberikan manfaat nyata bagi perkembangan investasi dan perekonomian daerah," kata Todotua.

Pembentukan Desk Investasi Jawa Tengah merupakan bagian dari peta jalan (roadmap) pemerintah untuk membentuk empat Desk Investasi di berbagai wilayah Indonesia. Setelah Medan untuk wilayah Sumatra pada 9 November 2026 dan Semarang untuk wilayah Jawa, pemerintah berencana memperluas layanan serupa ke Makassar dan Balikpapan.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi sekaligus mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

(Feby Novalius)