Bolehkah BPJS Ketenagakerjaan Dicairkan Sebelum 5 Tahun?

JAKARTA – Bolehkah BPJS Ketenagakerjaan dicairkan sebelum 5 tahun?

Dana BPJS Ketenagakerjaan ternyata bisa dicairkan sebelum masa kepesertaan mencapai lima tahun. Namun, pencairan tersebut bergantung pada jenis program jaminan sosial yang diikuti serta kondisi peserta.

Salah satu program yang paling banyak ditanyakan terkait pencairan dana adalah Jaminan Hari Tua (JHT). Peserta tidak harus menunggu hingga berusia 56 tahun atau memiliki masa kepesertaan lima tahun untuk mengajukan pencairan penuh, selama memenuhi persyaratan yang berlaku.

Mengacu pada ketentuan BPJS Ketenagakerjaan, pencairan JHT dapat dilakukan ketika peserta mencapai usia pensiun, mengundurkan diri, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), berakhir masa kontrak kerja, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Ketentuan juga berlaku bagi peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selamanya maupun peserta Bukan Penerima Upah (BPU) yang berhenti bekerja.

Lantas, bagaimana aturan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan sebelum lima tahun dan apa saja syaratnya?

Ketentuan Pencairan BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa program jaminan sosial dengan ketentuan klaim yang berbeda. Karena itu, peserta perlu memahami jenis manfaat yang dapat dicairkan dan persyaratan masing-masing program.

1. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua merupakan program perlindungan berupa uang tunai yang berasal dari akumulasi iuran peserta dan pemberi kerja beserta hasil pengembangannya.

Dana JHT dapat dicairkan secara penuh tanpa harus menunggu masa kepesertaan lima tahun apabila peserta memenuhi salah satu kriteria yang ditetapkan.

Beberapa kondisi yang memungkinkan peserta mengajukan pencairan penuh JHT meliputi:

- Mencapai usia pensiun 56 tahun.

- Mengundurkan diri dari pekerjaan.

- Mengalami PHK.

- Berakhirnya masa perjanjian kerja atau kontrak.

- Mengalami cacat total tetap.

- Meninggal dunia, dengan pengajuan dilakukan oleh ahli waris.

- Meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya.

- Berhenti menjalankan usaha bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU).

Khusus peserta yang mengundurkan diri atau terkena PHK, terdapat masa tunggu sebelum klaim dapat diajukan. Peserta juga harus sudah tidak bekerja di perusahaan mana pun.

Selain pencairan penuh, peserta yang masih aktif bekerja dapat mengambil sebagian saldo JHT. Namun, fasilitas ini mensyaratkan masa kepesertaan minimal 10 tahun.

Pencairan sebagian tersebut terdiri atas dua jenis, yakni maksimal 10 persen dari saldo untuk persiapan memasuki masa pensiun dan maksimal 30 persen untuk kepemilikan rumah.

Khusus pencairan 30 persen, peserta harus memenuhi persyaratan peruntukan perumahan dan belum pernah mengambil manfaat JHT sebagian sebelumnya.

2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan perlindungan bagi peserta yang mengalami kecelakaan akibat pekerjaan atau penyakit yang disebabkan lingkungan kerja.

Manfaat JKK dapat diajukan ketika peserta mengalami kecelakaan kerja dan memenuhi persyaratan klaim. Manfaat yang diberikan disesuaikan dengan kondisi peserta, termasuk biaya perawatan, santunan sementara tidak mampu bekerja, hingga santunan cacat atau kematian akibat kecelakaan kerja.

3. Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Kematian memberikan manfaat berupa uang tunai kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

Dengan demikian, ahli waris tidak perlu menunggu masa kepesertaan lima tahun untuk mengajukan manfaat JKM, selama persyaratan program terpenuhi.

4. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Jaminan Kehilangan Pekerjaan merupakan program perlindungan bagi pekerja yang mengalami PHK dan memenuhi persyaratan kepesertaan.

Manfaat JKP mencakup uang tunai, akses informasi pasar kerja, serta pelatihan kerja. Untuk mengajukan manfaat uang tunai, peserta harus memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam rentang 24 bulan kalender sebelum PHK.

Pengajuan manfaat JKP dapat dilakukan paling lambat enam bulan sejak tanggal PHK. Karena itu, peserta perlu memperhatikan batas waktu pengajuan agar tidak kehilangan hak atas manfaat tersebut.

Dengan memahami ketentuan setiap program, peserta dapat mengetahui bahwa pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan tidak harus menunggu lima tahun. Khusus untuk JHT, pencairan penuh maupun sebagian memiliki persyaratan yang berbeda sesuai status pekerjaan dan masa kepesertaan.

(Feby Novalius)