Kemnaker menjelaskan bahwa upah yang menjadi dasar penentuan penerima BSU merupakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Komponen upah tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.
Indah mengatakan, BSU merupakan bentuk bantuan pemerintah untuk menjaga ketahanan ekonomi sekaligus daya beli pekerja atau buruh di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
"Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil," ujar Indah dalam keterangan resmi, Sabtu (7/11/2026).
Selain ketentuan penerima PKH, Kemnaker juga menetapkan bahwa pekerja yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI aktif, dan anggota Polri aktif tidak berhak menerima BSU.
(Feby Novalius)