JAKARTA – Pekerja atau buruh yang masih menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak menjadi kelompok prioritas penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000. Ketentuan tersebut menjadi salah satu pertimbangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam menentukan penerima bantuan.
Kemnaker memprioritaskan pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima PKH pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU. Karena itu, pekerja yang masih menerima bantuan sosial tersebut perlu memperhatikan ketentuan ini jika ingin mendapatkan BSU.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa calon penerima BSU harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, pekerja harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori penerima upah hingga Agustus 2026.
Pemerintah juga menetapkan batas upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan bagi calon penerima BSU. Namun, bagi pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah penerima BSU mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Kemnaker menjelaskan bahwa upah yang menjadi dasar penentuan penerima BSU merupakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Komponen upah tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.
Indah mengatakan, BSU merupakan bentuk bantuan pemerintah untuk menjaga ketahanan ekonomi sekaligus daya beli pekerja atau buruh di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
"Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil," ujar Indah dalam keterangan resmi, Sabtu (7/11/2026).
Selain ketentuan penerima PKH, Kemnaker juga menetapkan bahwa pekerja yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI aktif, dan anggota Polri aktif tidak berhak menerima BSU.
(Feby Novalius)