Pemerintah Kelola Dana Cadangan Pesangon, Said Iqbal: Buruh Dapat Haknya

Tangguh Yudha, Jurnalis
Senin 16 November 2026 14:58 WIB
Pemerintah Kelola Dana Cadangan Pesangon, Said Iqbal: Buruh Dapat Haknya (Foto: Okezone)
Share :

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksanaan dana cadangan pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menilai aturan tersebut diperlukan untuk memastikan pekerja tetap mendapatkan hak pesangon ketika terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk saat perusahaan mengalami kesulitan keuangan hingga pailit.

Dia mengatakan, persoalan pesangon selama ini bukan terletak pada besaran hak yang telah diatur dalam undang-undang, melainkan kepastian pembayarannya kepada pekerja. Menurutnya, banyak pekerja tidak mendapatkan pesangon ketika terkena PHK karena perusahaan tidak memiliki dana, mengalami kebangkrutan, atau menghindari kewajibannya.

“Rumusnya sudah ada, skemanya sudah ada, tetapi dalam implementasi di lapangan ternyata tidak berjalan. Banyak perusahaan ketika melakukan PHK tidak membayar pesangon. Ada yang kabur, ada yang pailit, ada yang beralasan tidak punya uang lagi,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dia menjelaskan, melalui mekanisme dana cadangan pesangon, pengusaha diwajibkan menyisihkan dana dalam bentuk iuran yang disetorkan kepada lembaga penyelenggara yang ditetapkan pemerintah. Dana tersebut nantinya dipisahkan dari kekayaan perusahaan sehingga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan operasional maupun kepentingan bisnis lainnya.

Said Iqbal menegaskan, dana cadangan pesangon bukan merupakan program jaminan sosial, melainkan kewajiban pengusaha untuk memenuhi hak pekerja. Dengan pemisahan dana tersebut, pekerja diharapkan tetap memperoleh pesangon meskipun perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau kepailitan.

“Kalau terjadi PHK, tidak ada lagi buruh yang tidak mendapatkan pesangon. Sekalipun perusahaan pailit, buruh tidak perlu lagi hanya menagih kepada pengusaha atau kurator. Buruh bisa datang kepada lembaga penyelenggara,” ujar Said Iqbal.

Lebih jauh disampaikan, pemerintah perlu melakukan perhitungan aktuaria dengan mempertimbangkan formula pesangon, masa kerja, dan besaran upah pekerja.

Said Iqbal mengungkapkan, dalam pembahasan gagasan serupa pada masa Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno, sempat muncul simulasi iuran sekitar 3,3 persen. Namun, angka tersebut bukan besaran iuran yang telah ditetapkan untuk program dana cadangan pesangon saat ini.

Lebih lanjut, Said Iqbal meminta pemerintah memastikan adanya penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran dana cadangan pesangon.

Menurutnya, perusahaan yang tidak membayar iuran dapat dikenai sanksi administratif hingga penutupan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, perusahaan yang tidak membayarkan pesangon kepada pekerja juga dapat menghadapi konsekuensi pidana berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan.

“Kalau tidak membayar iuran dana cadangan pesangon, ada sanksi administratif sampai penutupan perusahaan. Tetapi kalau kemudian tidak membayar pesangon kepada pekerja, ada ketentuan pidana tersendiri,” tegasnya.

 

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita Finance lainnya