Menurut Ogi, keberhasilan pelaksanaan PPP harus didukung persiapan yang matang, terutama dalam memastikan ketepatan kepesertaan, keakuratan data, dan koordinasi antarlembaga. Karena itu, Juklak tersebut diharapkan menjadi pedoman operasional yang jelas dan terukur bagi OJK dan LPS.
Ia menambahkan, PPP juga melengkapi upaya penguatan industri perasuransian yang selama ini dilakukan melalui peningkatan permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko. Pengawasan yang kuat dan sistem penjaminan yang kredibel dinilai dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas industri.
Dalam pelaksanaannya, pertukaran data menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung penyelenggaraan PPP. LPS membutuhkan data pengawasan dari OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi. Sebaliknya, OJK membutuhkan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans dan kepatuhan perusahaan peserta program penjaminan.
Juklak tersebut merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman antara OJK dan LPS pada 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS.
Adapun ruang lingkup pertukaran data mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan PPP, mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan, perubahan status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan dan resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi. Pertukaran informasi dilakukan secara dua arah, baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya.