BALI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP) melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen. Kesepakatan ini menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga untuk mendukung pelaksanaan program yang ditargetkan mulai berlaku paling lambat Januari 2028.
Juklak tersebut ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali.
Ogi mengatakan, penandatanganan Juklak merupakan langkah penting dalam mempersiapkan implementasi PPP sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
"Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Ogi, Rabu (18/11/2026)>
PPP merupakan program yang diselenggarakan LPS untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Selain memberikan perlindungan kepada masyarakat, program ini juga bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap industri perasuransian nasional.