JAKARTA - Ombudsman menanggapi penumpukan ratusan kendaraan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Rorotan, Jakarta Utara. Ombudsman mendorong agar kendaraan tersebut tidak sampai ditelantarkan karena berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Anggota Ombudsman Radian Syam mengatakan, penumpukan kendaraan tersebut kemungkinan terjadi karena KDKMP di sejumlah daerah belum beroperasi secara maksimal.
"Jangan sampai kemudian hal ini ditelantarkan karena ini kan juga nanti akan dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru," kata Radian dikutip Kamis (19/11/2026).
Dia mendorong agar KDKMP segera beroperasi sehingga kendaraan operasional yang telah disediakan dapat dimanfaatkan.
"Karena itu, kami mendorong segeranya beroperasi KDKMP. Mungkin ini karena belum beroperasinya secara maksimal KDKMP yang ada di beberapa daerah, sehingga masih ada penumpukan-penumpukan kendaraan operasional," ujarnya.
Sebelumnya, ratusan truk Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih (KDKMP) terparkir di lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tak ada kontrak kerja sama terkait penggunaan lahan itu.
Dia menyebut pemanfaatan lahan tersebut hanya untuk kebutuhan parkir lahan truk tersebut atau bersifat sementara.
"Kendaraan Kopdes yang ada di lahan itu, yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa hal itu bersifat sementara, sebenarnya tidak ada kerja sama. Tapi itu dilakukan parkir, tidak ada kerja sama," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dengan kejadian itu, dirinya pun meminta jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan seluruh proses pemanfaatan aset yang dimiliki harus dilakukan secara transparan. Sebab dirinya tak menginginkan sebuah proses kesepakatan dilakukan secara tertutup.
"Dan kemudian tentunya sekali lagi saya meminta kepada jajaran, apa pun yang diambil harus transparan dan terbuka," jelasnya.
"Jangan sampai kemudian ini menjadi apa, semacam kesepakatan yang tertutup antara pengelola tempat itu dengan apa, Kopdes Merah Putih yang beroperasi di tempat itu," sambungnya.
Dia juga meminta agar pengguna lahan kosong tersebut dilakukan evaluasi. "Jadi intinya tidak ada kerja sama yang permanen, ini hanya bersifat sementara dan saya minta untuk dilakukan evaluasi terhadap hal tersebut," tuturnya.
(Dani Jumadil Akhir)