Hibah Pertamina, Komisi VII Panggil Geodipa Energi
JAKARTA - Komisi VII DPR-RI memanggil PT Geodipa Energi untuk rapat dengar pendapat (RDP) tentang hibah Pertamina kepada pemerintah.
Hadir dalam rapat tersebut beberapa pihak terkait seperti Direktur Keuangan PT PLN (Persero) Setio Dewo Anggoro, Direktur Perencanaan dan Teknologi PLN Nasri Sebayang, Direktur Keuangan Pertamina Afdal Bahaudin, perwakilan direksi Geodipa Energi, dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebagai pihak bendahara pemerintah.
"Nilai saham Pertamina yang dihibahkan pemerintah sekira Rp443 miliar," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/5/2011).
Lebih lanjut, dia menyatakan jika Geodipa menjadi BUMN, akan memiliki beberapa keuntungan seperti dapat meningkatkan nilai asetnya dengan mengembangkan unit PLTP baru, serta dapat meningkatkan pendapatan dan laba bersih seiring penambahan unit baru.
"Selain itu, Geodipa juga akan semakin mudah memperoleh bantuan pihak ketiga seperti pemanfaatan energi panas bumi juga lebih akan berjalan sesuai rencana," lanjutnya.
Seperti diketahui, Pertamina menyerahkan 67 persen sahamnya di Geodipa Enerya pada 2008 lalu kepada Pemerintah. Sisa saham sebesar 32 persen sendiri dikuasai PLN. Di tahun ini, pemerintah akan resmi menguasai Geodipa ini.
Geodipa sendiri adalah anak usaha Pertamina yang mengoperasikan pembangkit listrik panas bumi di daerah Dieng Jawa Tengah dan Pantuha Jabar. Adapun dari masing-masing pembangkit panas bumi ini dihasilkan tenaga listrik sekira 400 megawatt (mw).
