Pembayaran Pensiun PNS Bebankan Anggaran Negara

JAKARTA - Pembayaran pensiun para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dirasa sangat membebankan anggaran negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan memberikan perhatian khusus pada masalah ini.

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Agus Suprijanto mengungkapkan, saat ini pemerintah memiliki dua pilihan, yakni pembiayaan dengan pay as you go, dan pembiayaan penuh (fully funded).

Menurut dia, fully funded memerlukan anggaran besar pada awalnya. "Karena kalau fully funded itu besar, bisa ratusan triliun. Tapi idealnya fully funded, karena kita masyarakat besar," kata dia di kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (31/7/2012) malam.

Menurut dia, saat ini pemerintah telah mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menerapkan pembiayaan tersebut. "Pada 1900 berapa itu, kita pernah terapkan. Kita terapkan fully funded selama periode 10 tahun. Tapi dana yang terkumpul habis," katanya.

Lebih jauh dia mengungkapkan, jika dipaksakan, maka fully funded juga dapat menekan anggaran negara. Pasalnya, jika angkatan kerja habis, dan para pensiun lebih banyak dari angkatan kerja, maka dana yang terkumpul tidak sanggup untuk menopang pembiayaan.

"Seperti di Eropa. Eropa jebol karena fiskal enggak kuat menanggung itu, karena pakai fully funded. Angkatan kerja mereka sedikit yang pensiun banyak," tukas dia.

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.