Share

3 Alasan Kenaikan DP Kredit Perumahan

Fakhri Rezy, Jurnalis · Minggu 21 Juli 2013 16:57 WIB
https: img.okezone.com content 2013 07 21 471 840241 7RtKIfGjEE.jpg Ilustrasi. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pihak Bank Indonesia (BI) mengatakan, ada beberapa alasan pihaknya membuat peraturan Loan to Value Ratio (LTV) untuk rumah kedua dan seterusnya. Ada tiga hal yang menjadi rujukan diberlakukan aturan ini.

"Pertama, harga rumah. Kita konsen dengan harga properti, khususnya properti yang diagunkan kredit bunga bank. Bahkan sekarang dapat mendapatkan kredit yang nilai propertinya di atas valuenya, kalau dilakukan terus ini perbankan akan terkena," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Difi A Johansyah saat diskusi di Le Meridian, Jakarta, Minggu (21/7/2013).

Difi mengatakan, sebenarnya perbankan menginginkan tidak terkena dampaknya. Karena pengalaman krisis-krisis sebelumnya di sektoral, pastinya perbankan Indonesia terkena.

"Kedua, masalah disparitas, ini terjadi bahwa memang kecenderungan perkembangan harga yang terjadi itu menyebabkan harga naik, sehingga bisa jadi harga-harga tanah mahal, dan proyek-proyek perumahan untuk kalangan bawah tidak feasible," ujar Difi.

Difi mengatakan hal tersebut sudah terlihat sejak tahun 2011 dikarenakan pertumbuhan KPR untuk rumagh tipe 21 ke bawah menjadi negatif. Sedangkan KPA tipe 20-70 bisa mencapai petumbuhan 111 persen per tahun.

"Ini demand tertentu yang tinggi. Ini disparitas antara demand gol kecil, dengan demand golongan kaya, kalau karena orang miskin jadi kaya enggak apa-apa, tapi takutnya malah orang miskin itu enggak mampu bayarnya," ujar Difi.

Sedangkan ketiga, lanjut Difi, hasil survei investasi mengatakan, pilihan investasi di masyarakat paling tinggi properti. Properti sekarang ini telah menjadi suatu barang mewah bukan lagi kebutuhan primer.

"Banyak orang berlomba-lomba ke bank untuk KPR, tapi bukan untuk tempat tinggal tapi lebih kepada investasi, ini intinya kepada peraturan yang dikeluarkan di sini kita targetkan kepada sektor perumahan," ujar Difi.

(wdi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini