5 Syarat Presiden RI Versi Para Akuntan

Hendra Kusuma, Jurnalis · Selasa 27 Mei 2014 16:36 WIB
https: img.okezone.com content 2014 05 27 20 990670 MEkVfZvaR8.jpg Ilustrasi. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Enam pekan sebelum penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, rakyat Indonesia dihadapkan pada dua pilihan sulit, setelah dua pasang capres atau cawapres dideklarasikan. Sejauh ini, keduanya dianggap sebagai calon-calon terbaik yang akan memimpin bangsa ini setidaknya untuk lima tahun ke depan.

Anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI) Dwi Setiawan mengatakan, arena Pemilu 2014, baik Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres), merupakan ajang terbaik untuk membuktikan pentingnya transparansi dan good governance dalam kehidupan bernegara.

"Apalagi tahun ini, pelaporan dana kampanye ini semakin komprehensif dengan melibatkan seluruh peserta Pemilu, baik Pileg maupun Pilpres," katanya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (27/5/2014).

Karena itu, IAI mendorong beberapa persyaratan yang harus dipenuhi para capres atau cawapres sebelum mereka bertarung dalam arena pesta demokrasi terakbar tahun ini. Persyaratan itu adalah, yang pertama berintegritas yang dibuktikan dengan rekam jejak yang bersih dan transparan.

Kedua, berkomitmen pada kemajuan ekonomi bangsa yang dilandaskan pada aspek keterbukaan dan akuntabilitas publik. Ketiga, mendukung penerapan good governance di berbagai bidang.

Keempat, mendukung penerapan akuntabilitas publik di seluruh lembaga negara dan pemerintahan, dan yang kelima berkomitmen pada setiap upaya pemberantasan korupsi, termasuk pada upaya pelaporan yang baik dari semua entitas.

Harus diakui, hampir semua sektor di Indonesia membutuhkan peningkatan peran aspek good governance. Peningkatan yang terjadi di sektor publik akhir-akhir ini, telah meningkatkan jumlah SKPD yang mendapat opini WTP dari BPK.

Menurut Dwi, good governance yang baik akan menyebabkan pengelolaan ekonomi negara ini makin efisien dan efektif. Aspek lanjutannya adalah pada turunnya biaya ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat semakin dekat untuk dicapai.

"Ini berarti semakin banyak SKPD yang mampu mengelola pelaporannya dengan baik. Namun harus diakui, pemerintah mendatang masih punya PR terkait upaya peningkatan aspek good governance dan transparansi ini," tukas dia.

(mrt)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini