Dua Minggu Lagi Pejabat Tak Boleh Gelar Pesta Megah

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan masih ada waktu yang tersisa sekira dua minggu untuk membuat pesta pernikahan. Pasalnya, tahun depan pejabat tidak diperbolehkan lagi membuat pesta besar untuk pernikahan.

"Tahun depan sudah tidak bisa ada undangan yang banyak," kata dia di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Menurut JK, peraturan tersebut sangat bagus untuk menghindari sifat pemborosan pada undangan pernikahan. Bahkan Indonesia perlu mencontoh beberapa negara yang tidak membesar-besarkan undangan pernikahan.

Baca Juga:

Setahun Pemerintahan Prabowo, Mensos: Dari Bangun Data Tunggal hingga Sekolah Rakyat

"Di Jepang itu pejabat hanya mengundang sekian ratus orang, kita 3.000 orang belum diundang rasanya tidak sah," ungkap JK.

Sebelumnya Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melarang para pejabat negara menggelar pesta mewah secara berlebihan. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana yang dikeluarkan pada 20 November lalu.

Surat Edaran tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), para pimpinan kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia.

Dalam surat edaran tersebut tertuang, seorang pejabat negara hanya boleh mengundang maksimal 400 tamu undangan.