Primus: Di China, Rugikan Masyarakat Dihukum Pancung
Anggota Komisi VI, Primus Yustisio, menilai Pertamina telah zolim dengan melakukan kenaikan harga BBM yang dianggap tidak memikirkan aspek kerakyatan. Menurut dia, Pertamina harusnya ambil bagian dalam menentukan harga BBM, bukan hanya menjalankan perintah saja.
"Nenek-nenek juga tahu yang tentukan harga BBM itu pemerintah. Memang anda ini bukan bagian dari pemerintah, tidak bisa berikan masukan? Mestinya bisa berikan Masukan," ujar Primus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/4/2015).
Lebih lanjut Primus berpendapat, di negara lain kebijakan yang dapat menyengsarakan masyarakat akan dihukum dengan berat. Karenanya, dia meminta Pertamina memiliki tanggung jawab moril bagi masyarakat luas dalam menjalankan sebuah kebijakan.
"Kalau di China itu anda sudah dibilang rugikan masyarakat ada hukumannya berupa pancung. Dan saya rasa tidak sama apa yang dilakukan dan itu saya ungkapkan hari ini seperti apa yang minggu lalu," tegas dia.
Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengungkapkan bahwa dalam menentukan kebijakan harga BBM pemerintah telah memperhatikan kemampuan masyarakat. Hal tersebut, membuat Pertamina merugi dalam dua bulan pertama di tahun ini.
"Saya rasa kita punya tugas sendiri-sendiri, sesuai dengan kemampuan kita. Berdasarkan peran apa saja yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat,"jelas Dwi.
(Martin Bagya Kertiyasa)
